Pemerintah membuka peluang mendatangkan sapi indukan dari Eropa, Brasil, dan wilayah lain untuk memperkuat populasi ternak nasional. Rencana ini muncul ketika Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta ekor sapi karena swasembada daging sapi belum tercapai.
Pengadaan indukan dipilih sebagai jalan untuk mengembangkan ternak di dalam negeri, bukan sekadar menambah pasokan dari luar negeri. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui memperoleh sapi indukan bukan perkara mudah.
“Bisa dari Eropa, bisa dari Brasil, dan lain-lain. Kan enggak mudah juga tuh dapet indukan,” kata Zulkifli Hasan. Pemerintah belum mengungkap negara mana yang akan menjadi mitra maupun jumlah indukan yang akan dibawa masuk.
Kerja Sama untuk Menambah Indukan
Pemerintah menyiapkan kerja sama dengan sejumlah negara sebagai jalur pengadaan sapi indukan. Kebijakan itu diarahkan untuk mempercepat pengembangan peternakan dan meningkatkan kemampuan pembiakan di dalam negeri.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah telah mengusulkan Peraturan Presiden atau Perpres untuk mendukung percepatan tersebut. Usulan ini menjadi bagian dari respons pemerintah atas sorotan Presiden Prabowo Subianto mengenai impor daging sapi.
Pada Jumat, 14 Agustus 2026, Zulkifli Hasan membenarkan bahwa impor sapi Indonesia masih berada di kisaran satu juta ekor. “Iya, bener. Kita masih impor 1 juta sapi. Sudah ada kami usulkan Perpres untuk pengembangan dengan cepat gitu,” ujarnya.
| Komoditas | Program yang Disiapkan | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Sapi | Pengadaan sapi indukan melalui kerja sama luar negeri | Mempercepat pengembangan populasi ternak |
| Bawang putih | Penanaman massal di 17 provinsi | Menekan ketergantungan impor |
Perpres Menjadi Instrumen Percepatan
Perpres yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi dorongan lebih cepat bagi pengembangan sektor peternakan. Arah kebijakan ini menempatkan indukan sapi sebagai unsur penting dalam upaya memperbesar populasi nasional.
Ketergantungan pada impor menunjukkan pasokan dari peternakan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Pemerintah karena itu menyiapkan langkah yang berorientasi pada pengembangan populasi, bukan hanya pemenuhan kebutuhan sesaat.
Penanaman Bawang Putih Dimulai di 17 Provinsi
Di luar kebijakan sapi, pemerintah juga menyampaikan agenda untuk menekan impor bawang putih. Gerakan penanaman massal direncanakan dimulai pada tanggal 19 di 17 provinsi.
Menurut Zulkifli Hasan, kegiatan itu akan dipelopori oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian, serta unsur pemerintah lainnya. Presiden juga disebut akan meluncurkan program penanaman tersebut.
Dua agenda itu memperlihatkan arah pemerintah dalam memperkuat pasokan pangan domestik. Pengadaan sapi indukan dan perluasan tanam bawang putih sama-sama ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
