Pembatasan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di Afghanistan diperkirakan menghilangkan pendapatan rumah tangga sekitar 9,6 miliar dolar AS. Perkiraan UNESCO itu menggambarkan dampak ekonomi yang muncul ketika perempuan tidak dapat belajar dan bekerja secara leluasa.
Kerugian tersebut beriringan dengan hilangnya akses pendidikan menengah bagi 2,4 juta anak perempuan selama lima tahun pemerintahan baru. Afghanistan juga tetap melarang perempuan mengikuti pendidikan universitas sejak 2022.
Larangan itu menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara yang secara resmi menutup akses anak perempuan dan perempuan dewasa ke pendidikan menengah serta perguruan tinggi. Pembatasan ketat juga masih membayangi pekerjaan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat.
Pendapatan yang Tidak Tergantikan
Hilangnya kesempatan kerja perempuan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga memperoleh penghasilan. UNESCO menilai pembatasan berkepanjangan dapat mengurangi tenaga kerja perempuan secara signifikan.
Ketika perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan, kesempatan mereka memasuki profesi yang membutuhkan keahlian khusus juga menyusut. Dampak itu dapat berlanjut pada kapasitas ekonomi keluarga dan ketersediaan pekerja terdidik di Afghanistan.
Pengucilan dari pendidikan dalam waktu lama turut meningkatkan risiko pernikahan dini bagi anak perempuan. UNESCO memasukkan risiko sosial tersebut sebagai salah satu konsekuensi dari tertutupnya jalur pendidikan bagi perempuan muda.
Data Pendidikan yang Mengkhawatirkan
| Indikator | Data UNESCO | Keterangan |
|---|---|---|
| Anak perempuan kehilangan pendidikan menengah | 2,4 juta | Selama lima tahun pemerintahan baru |
| Anak usia sekolah di luar pendidikan | Lebih dari 2 juta | Di luar faktor pembatasan terhadap perempuan |
| Anak usia 10 tahun tidak memahami teks sederhana | Lebih dari 90 persen | Tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana |
| Tingkat literasi penduduk | Sekitar 37 persen | Menunjukkan rendahnya literasi nasional |
Krisis sekolah di negara itu melampaui larangan yang menyasar anak perempuan. Lebih dari dua juta anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan karena alasan lain yang tidak berkaitan dengan pembatasan terhadap perempuan.
Kondisi literasi juga memperlihatkan tekanan besar pada sistem pendidikan. Lebih dari 90 persen anak berusia 10 tahun dilaporkan tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana.
Di tingkat penduduk, tingkat literasi Afghanistan berada di kisaran 37 persen. Angka tersebut menunjukkan tantangan pendidikan dasar telah ada secara luas sebelum mempertimbangkan dampak larangan pendidikan bagi perempuan.
Layanan Dasar Berisiko Melemah
UNESCO memperingatkan berkurangnya perempuan berpendidikan dapat menekan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang itu membutuhkan tenaga kerja terampil untuk menjaga ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Semakin sedikit perempuan yang dapat menempuh pendidikan tinggi, semakin sempit pula pasokan tenaga perempuan untuk sekolah dan fasilitas kesehatan. Pembatasan ini berpotensi melemahkan kemampuan Afghanistan dalam memenuhi kebutuhan penduduknya.
Pendidikan perempuan karena itu tidak hanya berkaitan dengan hak untuk belajar. Akses tersebut juga menentukan peluang kerja, pendapatan keluarga, serta kapasitas negara membangun tenaga terampil dalam jangka panjang.
