Kekurangan anggaran pada penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur disebut telah diantisipasi pemerintah melalui cadangan khusus. Dana BNPB akan digunakan lebih dahulu dalam keadaan darurat, lalu kebutuhan berikutnya dapat masuk ke mekanisme rekonstruksi.
Skema tersebut dirancang agar respons bencana tidak tertahan oleh persoalan pembiayaan ketika kebutuhan mendesak muncul. Pemerintah menyiapkan dana awal hingga Rp 5 triliun melalui BNPB untuk mendukung penanganan di lapangan.
Pembiayaan Dibagi Berdasarkan Tahap
Penggunaan anggaran bencana dibedakan antara masa tanggap darurat dan tahap rekonstruksi. Pada fase awal, dana yang telah tersedia di BNPB menjadi jalur pembiayaan utama.
Apabila kebutuhan melebihi dana awal, pemerintah dapat melanjutkan pembiayaan melalui cadangan dan koordinasi untuk proses rekonstruksi. Pembedaan ini juga berlaku bagi kebutuhan fasilitas umum yang tidak tercakup dalam anggaran BNPB.
| Fase | Mekanisme Utama | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Tanggap darurat | Dana BNPB | Digunakan sebagai pembiayaan awal penanganan |
| Rekonstruksi | Cadangan pemerintah | Dijalankan jika dana BNPB tidak mencukupi |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema itu menjamin ketersediaan dana bagi penanganan bencana. Menurut dia, pemerintah telah memiliki cadangan khusus ketika pembiayaan awal perlu ditambah.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh,” kata Purbaya.
Dana Awal Masih Dinilai Cukup
Purbaya menyebut anggaran yang tersedia di BNPB masih cukup untuk digunakan pada penanganan awal. Sebagian dana mungkin sudah terpakai, tetapi pemerintah masih memiliki ruang pembiayaan untuk menghadapi kebutuhan bencana.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, kekurangan dana dapat langsung diisi melalui anggaran BNPB. Pernyataan itu menempatkan dana siaga sebagai instrumen utama sebelum pembiayaan masuk ke tahap rekonstruksi.
Kebutuhan Fasilitas Umum
Pemerintah akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak masuk dalam cakupan anggaran BNPB. Koordinasi itu diperlukan agar penanganan dapat berlanjut dari masa darurat hingga pemulihan pascabencana.
Purbaya menegaskan dana yang dapat dipanggil sewaktu-waktu telah tersedia untuk setiap penanganan bencana. “Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya.
Detik Finance melaporkan penyiapan anggaran awal itu disampaikan pada Senin, 17 Agustus 2026. Pemerintah berfokus memastikan kebutuhan pembiayaan gempa di NTT tetap dapat dipenuhi apabila situasi di lapangan berkembang.
Ketersediaan cadangan menjadi penopang penting agar proses respons kedaruratan tidak tersendat. Setelah kebutuhan awal tertangani, pemerintah dapat menyesuaikan langkah pembiayaan untuk tahap rekonstruksi yang diperlukan.
