Kebutuhan sehari-hari 4.000 warga yang masih mengungsi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian DPR. Pemenuhan layanan dasar diminta tetap berjalan hingga warga memperoleh tempat tinggal yang dapat ditempati.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai keberadaan dapur umum belum menutup seluruh kebutuhan pengungsi. Penanganan harus mencakup kepastian hunian agar warga tidak terlalu lama bergantung pada posko.
“Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari,” kata Saan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di NTT pada Minggu (16/8/2026).
DPR mendorong agar bantuan selama masa pengungsian berjalan bersamaan dengan pemulihan permukiman. Dengan demikian, warga tidak hanya mendapat dukungan kebutuhan harian, tetapi juga jalur yang jelas untuk meninggalkan posko.
Target Waktu untuk Keluar dari Pengungsian
Saan meminta seluruh pihak menyamakan pandangan mengenai batas waktu penanganan pengungsi. Kepastian tenggat diperlukan untuk mengukur kapan warga dapat kembali ke rumah atau berpindah ke hunian tetap.
Menurutnya, penanganan pascagempa tidak boleh berhenti pada penyediaan lokasi pengungsian sementara. Kebutuhan dasar harus tetap menjadi prioritas selama warga belum memiliki hunian yang layak.
Percepatan pembangunan huntap dinilai dapat mengurangi jumlah warga yang masih berada di posko secara bertahap. Namun, proses tersebut memerlukan data yang akurat mengenai kondisi rumah di wilayah terdampak.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta segera membedakan rumah dengan kerusakan ringan, sedang, dan berat. Pemetaan itu akan menentukan langkah pemulihan bagi setiap warga terdampak gempa.
Data Kerusakan Menjadi Dasar Pembangunan Huntap
Pendataan kerusakan rumah diperlukan agar pembangunan hunian tetap dapat disusun sesuai kebutuhan. Data tersebut juga membantu menentukan warga mana yang dapat kembali ke rumah dan warga mana yang masih memerlukan tempat tinggal baru.
“Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” ujar Saan. Ia menekankan bahwa pengurangan jumlah pengungsi harus mengikuti kesiapan hunian yang aman.
Perhatian itu disampaikan dalam kunjungan Satgas Galapana DPR RI ke daerah terdampak gempa yang disebut bermagnitudo 7,7. Satgas tersebut meninjau penanganan pascabencana sekaligus mengawal agenda pemulihan wilayah.
Detikcom melaporkan Satgas Galapana dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Satuan tugas itu dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran dalam pemulihan wilayah bencana.
Koordinasi Lintas Lembaga
Rapat koordinasi di NTT dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi turut mengikuti pertemuan tersebut.
Pemerintah diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Kehadiran unsur DPR dan pemerintah menegaskan bahwa penanganan pengungsi memerlukan kerja bersama. Agenda yang dikawal mencakup kelangsungan layanan dasar, pendataan kerusakan, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Satgas Galapana sebelumnya juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu. Di NTT, fokus pemulihan diarahkan agar warga yang masih di posko memperoleh kepastian menuju tempat tinggal yang layak.
