Distribusi bantuan darurat ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur bergantung pada cepatnya pembukaan jalur yang tertutup longsor. Pemerintah pun memusatkan langkah awal pada pemulihan konektivitas agar petugas dan logistik dapat bergerak.
Gempa besar yang terjadi pada Minggu, 16 Agustus 2026, meninggalkan gangguan pada akses jalan dan sejumlah fasilitas dasar. Kondisi itu membuat penanganan infrastruktur menjadi bagian penting dari respons kedaruratan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerahkan sumber daya ke daerah terdampak. Fokusnya adalah memastikan jalan yang terganggu dapat segera ditangani.
AHY menilai konektivitas bukan sekadar persoalan transportasi setelah bencana. Akses yang kembali terbuka akan menentukan keberlangsungan mobilitas warga, tenaga penanganan, dan bantuan logistik.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.
Longsoran Tersebar di Tiga Ruas
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT menemukan 12 titik longsoran pada sejumlah ruas jalan. Loader dan excavator telah diturunkan untuk membersihkan material yang menutup jalur tersebut.
| Lokasi Ruas | Titik Longsor | Kegiatan di Lapangan |
|---|---|---|
| Ruteng–KM 210 | 3 | Pembersihan material |
| KM 210–Batas Kabupaten Manggarai | 1 | Pembersihan material |
| Aegela–Batas Kota Ende | 8 | Pembersihan material |
Jalur Aegela–Batas Kota Ende memiliki delapan titik longsor, jumlah terbesar dalam penanganan tersebut. Dua ruas lain berada di kawasan Ruteng hingga batas Kabupaten Manggarai dengan total empat titik.
Penggunaan alat berat diarahkan untuk menyingkirkan material longsoran dari badan jalan. Pembukaan akses diharapkan mengurangi hambatan terhadap operasi darurat yang masih berjalan.
Layanan Air dan Irigasi Diperiksa
Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur sumber daya air di sejumlah lokasi. Secara visual, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay dilaporkan berada dalam kondisi baik.
Namun, bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan serta tertimbun longsor. Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menyiagakan drilling rig dan truck crane untuk membantu penanganannya.
Perhatian terhadap layanan dasar turut mencakup SPAM Waemese di Labuan Bajo. Penanganan fasilitas tersebut ditempatkan dalam rangka menjaga kebutuhan masyarakat di tengah kondisi pascagempa.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tegas AHY.
Pemerintah juga menyalurkan puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden kepada warga terdampak. Penanganan darurat dilanjutkan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait.
Asesmen atas kerusakan fasilitas umum dan rumah warga masih dilakukan. Temuan dari proses verifikasi itu akan digunakan sebagai dasar penanganan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Setelah masa darurat berakhir, pemerintah menargetkan pembangunan kembali yang memberi perlindungan lebih baik. AHY menyatakan infrastruktur hasil rekonstruksi harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa.
