Rencana penambahan layer cukai rokok pada 2026 sudah dipastikan pemerintah, tetapi angka tarifnya belum tersedia. Pemerintah harus lebih dahulu membahas struktur baru tersebut dengan DPR sebelum pengumuman dilakukan.
Situasi ini membuat perubahan yang paling penting belum dapat dihitung secara pasti. Lapisan baru akan hadir dalam struktur cukai hasil tembakau, sedangkan besaran pungutannya masih berada dalam tahap penyusunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kepastian kebijakan itu ketika berada di Tangerang pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pernyataan tersebut dilansir Investor Daily.
Penambahan Layer Sudah Menjadi Arah Kebijakan
Pemerintah menetapkan penambahan lapisan sebagai bagian dari penyesuaian struktur cukai hasil tembakau. Sebelumnya, struktur tarif tersebut telah disederhanakan hingga menjadi sekitar 8 sampai 9 lapisan.
Layer tambahan pada 2026 akan menambah susunan yang telah ada. Pemerintah belum menjelaskan nominal tarif maupun posisi rinci dari lapisan baru itu dalam struktur yang akan diterapkan.
Keputusan terkait tarif tidak akan diumumkan sebelum konsultasi dengan DPR berlangsung. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu ruang diskusi bersama legislatif.
“Tahun ini, Pak. Tarifnya belum bisa diumumin karena masih diskusi sama DPR dulu,” ujar Purbaya. Pernyataan itu menegaskan bahwa kepastian penerapan layer tidak sama dengan penetapan tarifnya.
| Pokok Kebijakan | Informasi Tersedia | Tahap Selanjutnya |
|---|---|---|
| Layer cukai baru | Akan berlaku pada 2026 | Penyesuaian struktur cukai |
| Tarif baru | Belum ditetapkan | Diskusi dengan DPR |
| Pembahasan resmi | Belum berjalan | Menunggu waktu konsultasi |
Konsultasi Formal Belum Dimulai
Purbaya mengatakan pembahasan formal belum dilakukan meski komunikasi awal telah berlangsung secara informal. Kementerian Keuangan akan meminta waktu untuk berdiskusi dengan DPR pada saat yang tepat.
“Belum ada pembahasan, tapi kita sudah bicara kita akan minta waktu untuk diskusi,” katanya. Tahap ini diperlukan karena DPR menghendaki adanya koordinasi sebelum regulasi struktur cukai disahkan.
Menurut Purbaya, permintaan koordinasi tersebut bahkan lebih dahulu datang dari DPR. Pemerintah kemudian menyatakan akan datang untuk membicarakan rencana penambahan lapisan itu.
“Bahkan sebetulnya mereka yang minta dulu kan, ‘Mesti ke kami,’ katanya. Ya sudah, kita datang ke mereka,” ujar Purbaya.
Menunggu Penyelesaian Agenda APBN
Jadwal konsultasi resmi masih mengikuti penyelesaian agenda Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setelah agenda tersebut rampung, pemerintah merencanakan pertemuan dengan DPR untuk membahas layer dan tarif cukai rokok baru.
Purbaya menyebut pemerintah akan menghadap legislatif ketika tersedia waktu untuk pembahasan. “Gini, waktu itu diskusi APBN kan sudah selesai, mungkin begitu mereka gak itu kita akan menghadap ke mereka,” tuturnya.
Proses ini menjadikan konsultasi DPR sebagai pintu sebelum tarif baru dapat dipublikasikan. Karena itu, belum ada angka resmi yang dapat dijadikan patokan untuk lapisan tambahan pada 2026.
Ruang Transisi bagi Produsen Rokok Ilegal
Pemerintah merancang lapisan tambahan untuk memberi kesempatan kepada produsen rokok ilegal memasuki sistem resmi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka jalur transisi menuju kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
Apabila produsen masuk ke sistem resmi, basis penerimaan negara dari cukai hasil tembakau diharapkan dapat meluas. Namun, pelaksanaan tujuan tersebut tetap akan bergantung pada struktur dan tarif yang disepakati pemerintah bersama DPR.
Penambahan layer cukai rokok pada 2026 dengan demikian telah menjadi kepastian kebijakan. Rincian tarifnya masih menunggu hasil konsultasi dan pembahasan formal dengan DPR.
