Stimulus untuk Kelompok Atas Disorot, Daya Beli Kelas Menengah Perlu Dijaga

Kebijakan stimulus pemerintah dinilai belum cukup berpihak kepada kelas menengah yang perlu menjaga daya beli rumah tangga. Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan menilai manfaat stimulus selama ini justru lebih banyak mengarah kepada kelompok berpenghasilan atas.

Menurutnya, kondisi tersebut patut diperhatikan karena konsumsi dan investasi langsung memberi sumbangan sekitar 80 hingga 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan yang lebih terarah diperlukan agar daya beli kelas menengah tidak terus dibebani peran sebagai penopang belanja nasional.

Kelompok menengah bawah perlu perlindungan

Abdul menyatakan konsumsi rumah tangga terbesar berasal dari kelompok menengah atas. Sementara itu, kelompok menengah bawah memberikan kontribusi lebih kecil dan dinilai memerlukan perlindungan kebijakan yang lebih kuat.

Ia menilai kemudahan bagi kelas menengah untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga masih belum memadai. Arah kebijakan tersebut berbeda dengan stimulus yang dianggap lebih terasa manfaatnya bagi kelompok atas.

“Selama ini kalau kita perhatikan justru stimulus yang dilakukan pemerintah itu justru bias kepada kelas atas bukan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kelas menengah untuk tetap mampu menahan atau menjaga konsumsi rumah tangganya,” kata Abdul.

Besarnya arti konsumsi terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga menyumbang 53,32 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,06 persen.

IndikatorPeriodeNilai
Pertumbuhan ekonomiKuartal II 20265,29 persen secara tahunan
Pertumbuhan ekonomiKuartal II 20255,61 persen secara tahunan
Pertumbuhan konsumsi rumah tanggaKuartal II 20265,06 persen
Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDBKuartal II 202653,32 persen
Pertumbuhan ekonomiSemester I 20265,46 persen

Pertumbuhan melambat dibandingkan tahun sebelumnya

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Angka tersebut melambat dari pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal II 2025.

Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,46 persen pada semester I 2026. Data itu menunjukkan konsumsi tetap memegang porsi besar, tetapi laju ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan pengeluaran rumah tangga.

Abdul menilai narasi mengenai kelas menengah yang kuat perlu ditinjau kembali. Ia berpendapat kelompok ini rapuh karena kontribusinya lebih banyak dipahami dari sisi konsumsi, bukan dari kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan produksi.

“Seringkali kita terlena dengan narasi bahwa kelas menengah kita itu kuat. Kelas menengah kita itu tidak kuat, rapuh karena kelas menengah kita itu baru dipahami sebagai kontribusi konsumsi, belum pada bagaimana kelas menengah kita itu bisa digerakkan untuk produksi,” ujarnya.

Produksi domestik perlu diperluas

Peningkatan konsumsi akan menjadi beban apabila banyak barang yang dibeli masih didatangkan dari luar negeri. Karena itu, upaya menjaga daya beli dinilai harus disertai penguatan kapasitas produksi domestik.

Abdul menyebut pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai tiga sektor utama penopang ekonomi. Ketiganya perlu menjadi perhatian apabila pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen.

Investasi pada sektor manufaktur dinilai cenderung melambat, terutama pada industri padat karya. Industri makanan dan minuman serta tekstil menjadi contoh sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memerlukan perhatian.

Lapangan kerja produktif menjadi kebutuhan

Persoalan kelas menengah juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang tercipta. Abdul menilai penurunan angka pengangguran saja belum membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah berkualitas.

Pemerintah perlu melihat pekerjaan yang terbentuk serta kelompok yang masuk ke pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja informal belum dinilai memberi kontribusi besar, sementara pengangguran lulusan S1 ke atas masih menjadi sorotan.

Penguatan produksi dan penciptaan pekerjaan yang lebih produktif dinilai dapat memperbaiki fondasi ekonomi kelas menengah. Kebijakan yang lebih seimbang diharapkan tidak hanya menjaga belanja, tetapi juga memperluas sumber penghasilan kelompok ini.

Baca Juga